Infoparlemen.co.id – Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memiliki tantangan yang kompleks dalam pengelolaan wilayah dan pemerataan pembangunan. Jakarta sebagai ibu kota telah menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang sangat padat dan rentan terhadap berbagai masalah lingkungan seperti banjir, polusi, dan kepadatan penduduk. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta menciptakan pusat peradaban baru yang modern, Indonesia memulai proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi representasi dari wajah Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Proyek ini mengusung konsep “smart city” atau kota pintar, dengan infrastruktur digital dan sistem transportasi yang terintegrasi, serta didukung oleh teknologi ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan desain kota yang menekankan pada efisiensi energi merupakan upaya untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon di tingkat global.
Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, serta mengatasi masalah lingkungan, seperti banjir dan kemacetan yang semakin memburuk di Jakarta. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen kuat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini dinilai sebagai upaya besar untuk redistribusi pembangunan, mempercepat pemerataan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Pembangunan IKN direncanakan dalam beberapa tahap hingga 2045, dengan fase awal ditargetkan selesai pada 2024. Fase awal ini termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta gedung pemerintahan. Salah satu tantangan terbesar adalah pendanaan. Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 466 triliun rupiah, dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investasi swasta, baik domestik maupun internasional. Pembangunan di Kalimantan juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan, terutama terkait deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar.
Meskipun memiliki banyak potensi, proyek ibu kota baru ini juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun sosial. Salah satu tantangan utama adalah memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan yang kaya akan flora dan fauna. Untuk itu, diperlukan strategi yang matang dalam mengelola dampak lingkungan, salah satunya dengan menerapkan prinsip “green city” yang meminimalkan pengrusakan ekosistem. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu kebijakan infrastruktur terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Keputusan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi baru ini telah memicu perdebatan di berbagai kalangan. Dari perspektif politik, pembangunan ini mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan, sekaligus menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.
Pemindahan ibu kota negara bukanlah ide baru dalam sejarah Indonesia. Gagasan ini telah muncul sejak masa Presiden Sukarno, namun baru pada masa pemerintahan Joko Widodo, ide tersebut benar-benar diwujudkan. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, menghadapi masalah akut yang meliputi kemacetan, polusi udara, urbanisasi tak terkendali, serta risiko tenggelam akibat penurunan muka tanah. Oleh karena itu, pemerintah menganggap bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi beban yang terlalu berat di Jakarta. Dalam konteks politik, proyek ini juga mencerminkan ambisi pemerintah untuk menciptakan simbol baru modernitas dan kemajuan Indonesia di tingkat global. Salah satu aspek penting dari pembangunan IKN adalah bagaimana proyek ini didanai. Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru mencapai 466 triliun rupiah, dengan 19-20 persen dari total anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara sisanya akan diperoleh melalui investasi sektor swasta, baik domestik maupun asing.
pembangunan IKN diproyeksikan membawa perubahan besar dalam dinamika politik dan ekonomi Indonesia. Dari sisi politik, pemindahan ibu kota akan mengubah pusat gravitasi kekuasaan dari Jawa ke Kalimantan. Ini bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat keamanan nasional, terutama di kawasan perbatasan, serta menegaskan kehadiran Indonesia di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan Brunei. Dalam jangka panjang, keberhasilan atau kegagalan proyek IKN juga akan berdampak besar pada warisan politik Presiden Joko Widodo. Jika berhasil, IKN akan menjadi simbol modernitas dan pembangunan berkelanjutan Indonesia di abad ke-21, serta memperkuat citra pemerintah dalam menciptakan terobosan besar. Namun, jika proyek ini gagal atau menghadapi keterlambatan signifikan, hal ini bisa menjadi salah satu isu politik yang digunakan oleh oposisi untuk mengkritik pemerintah. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan. Selama beberapa dekade, pembangunan Indonesia cenderung terfokus di Pulau Jawa, yang menghasilkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, pemerintah berharap dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah timur Indonesia dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang lebih merata. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang telah menjadi salah satu pilar politik pembangunan Indonesia sejak reformasi .Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. (Syifa Thania Aliffah/Red)