Serang, (infoparlemen.co.id) – Sejumlah komunitas dan jaringan solidaritas tengah mengundang publik untuk hadir dan bergabung dalam Diskusi & Mimbar Perayaan Pulang yang akan digelar sore ini, Senin (1/12), di Pelataran Lampu Merah Ciceri mulai pukul 16.00 hingga selesai. Acara ini mengangkat tema besar “Perampasan Ruang Hidup di Tanah Papua”, sebuah isu yang semakin mendesak seiring meningkatnya konflik agraria, ekspansi industri, dan tekanan yang dialami masyarakat adat Papua.
Diskusi ini akan dipantik oleh tiga narasumber, yaitu Kawan Mina, Kawan AK’25, dan Kawan Wilson, dengan Kawan Debora bertindak sebagai moderator. Berbagai komunitas seperti Perpus Jalanan Serang, payung hitam, Pelita Peduli Pendidikan, hingga FRI–West Papua turut menjadi partner pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kehadiran publik sangat diharapkan untuk memperluas ruang dialog sekaligus memperkuat solidaritas terhadap persoalan kemanusiaan dan ruang hidup yang terjadi di Tanah Papua.
Selain menjadi ruang bertukar pikiran, momentum 1 Desember yang dipilih sebagai hari pelaksanaan juga membawa makna historis yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang Papua. Pada 1 Desember 1961, Belanda meresmikan pengibaran bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” sebagai simbol identitas politik Papua Barat. Keputusan ini berakar dari proses politik yang berkembang setelah pembentukan Dewan Rakyat (Nieuw Guinea Raad) pada Februari tahun itu. Melalui komite nasionalnya, masyarakat Papua saat itu telah menyiapkan sebuah manifesto politik yang memuat harapan tentang negara masa depan Papua, termasuk penetapan simbol-simbol nasional bagi mereka.
Pengakuan Belanda terhadap manifesto tersebut, melalui pengibaran Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Belanda di kantor-kantor pemerintahan, menjadi peristiwa penting yang hingga kini dikenang oleh banyak orang Papua sebagai momen aspirasi kemerdekaan mereka. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia pada masa Presiden Soekarno melihat langkah itu sebagai tindakan separatis yang mengancam keutuhan negara, sehingga tidak pernah mengakui bahwa telah terjadi deklarasi kemerdekaan Papua. Di tingkat internasional pun, para analis sepakat bahwa pengakuan Belanda ketika itu lebih merupakan bagian dari strategi dekolonisasi, bukan legitimasi negara merdeka bagi Papua Barat. Situasi tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya Indonesia mengumumkan Trikora pada 19 Desember 1961, yang mempercepat konfrontasi dengan Belanda dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Arah politik kawasan berubah drastis setelah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang membuka jalan bagi penyerahan administrasi Papua dari Belanda kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Dalam dinamika yang terus bergulir, sebagian masyarakat Papua mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965 dan kemudian mendeklarasikan Republik Papua Barat pada 1 Juli 1971, sebuah deklarasi yang ditolak secara resmi oleh pemerintah Indonesia.
Rangkaian sejarah inilah yang membuat forum Perayaan Pulang hari ini menjadi semakin relevan. Acara ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi juga ruang pengingat akan perjalanan panjang Papua dan persoalan yang belum kunjung usai. Para penyelenggara mengajak seluruh masyarakat, mahasiswa, dan siapa pun yang peduli pada isu kemanusiaan untuk bergabung, mendengar, belajar, dan menyuarakan solidaritas.
Mimbar akan dibuka sore ini, dan setiap suara yang hadir akan menjadi bagian dari upaya memperluas kesadaran publik mengenai pentingnya ruang hidup yang adil bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang jauh di Tanah Papua. (Her)
