Infoparlemen.co.id – Enam dekade berlalu, tragedi 1965 yang mengguncang Indonesia masih menyisakan banyak misteri. Bukti-bukti baru semakin menguatkan dugaan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dijadikan kambing hitam dalam perebutan kekuasaan, di tengah kekhawatiran Amerika Serikat (AS) atas kemungkinan jatuhnya Indonesia ke blok komunisme.
Sejak Gerakan 30 September (G30S) 1965, narasi resmi yang berkembang menyebut PKI sebagai dalang penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat. Namun, berbagai penelitian sejarah kontemporer mengungkapkan bahwa keterlibatan PKI dalam kudeta tersebut belum pernah dibuktikan secara pasti. Sebaliknya, sejumlah pihak mencurigai adanya intrik internal militer yang turut memanfaatkan situasi.
Dokumen yang telah dideklasifikasi oleh pemerintah AS menunjukkan, ketakutan Washington terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara mendorong mereka mendukung gerakan anti-komunis di Indonesia. CIA disebut secara aktif mendukung operasi psikologis, termasuk memberikan daftar nama kader PKI kepada militer Indonesia untuk “ditindaklanjuti”.
“Amerika melihat Indonesia sebagai kunci dalam pertahanan Asia Tenggara dari komunisme. Mereka tidak mau mengambil risiko,” kata sejarawan Bradley Simpson dalam laporannya.
Dukungan diam-diam Amerika memperkuat posisi militer Indonesia yang kemudian melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam kurun 1965 hingga 1966, diperkirakan setengah juta hingga satu juta orang tewas dalam pembantaian massal.
Di tengah kekacauan, Jenderal Suharto berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan. Pada 1966, melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), ia mengambil alih kendali pemerintahan dari Presiden Sukarno. Setahun kemudian, Suharto resmi dilantik sebagai presiden dan mendirikan rezim Orde Baru yang sangat pro-Barat dan anti-komunis.
Kebijakan Orde Baru memperkuat narasi tunggal mengenai “bahaya laten komunisme”, sebuah doktrin yang selama puluhan tahun menjadi alat kontrol sosial dan politik. Melalui media, pendidikan, dan budaya populer seperti film “Pengkhianatan G30S/PKI”, publik Indonesia terus-menerus diingatkan tentang ancaman komunisme, sering kali tanpa ruang bagi diskusi kritis.
Sejak Reformasi 1998, berbagai upaya untuk mengkaji ulang sejarah tragedi 1965 mulai bermunculan. Sejarawan dan aktivis HAM menyerukan perlunya pengakuan atas pelanggaran HAM berat, serta membuka dokumen rahasia yang masih disimpan negara.
“Rekonsiliasi tidak bisa berjalan tanpa kebenaran. Kita harus berani membongkar masa lalu,” ujar aktivis HAM, Andreas Harsono.
Meski demikian, resistansi terhadap pembacaan ulang sejarah tetap kuat. Tuduhan “kebangkitan PKI” masih kerap digunakan dalam politik Indonesia kontemporer untuk menyerang lawan politik.
Tragedi 1965 bukan hanya soal konflik ideologi, tapi juga soal perebutan kekuasaan di tengah permainan geopolitik global. Dengan semakin terbukanya dokumen dan penelitian, dunia kini mulai melihat bahwa di balik pembantaian massal itu, ada kepentingan besar baik dari dalam maupun luar negeri.
