Serang, (infoparlemen.co.id) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke BPBD Provinsi Banten dan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak, Kamis 10/9/2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi bencana.
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS. Turut hadir anggota Fraksi PDI Perjuangan yakni Yeremia Mendrofa, Abraham Garuda Laksono, Madsuri, Wawan Sumarwan, Toha, dan Nia Purnamasari.
Agenda pertama dilaksanakan di kantor BPBD Provinsi Banten. DPRD melakukan pengecekan langsung terhadap sarana, prasarana, dan peralatan penanggulangan bencana milik BPBD Banten. Pengecekan bertujuan memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap pakai saat situasi darurat.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menyerahkan kuesioner kepada BPBD untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, fasilitas, serta kebutuhan penanggulangan bencana di wilayah Banten. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Banten.
Usai dari BPBD, rombongan melanjutkan kunjungan ke BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak. Pertemuan membahas sejumlah potensi bencana yang dapat berdampak terhadap wilayah Banten dalam beberapa waktu ke depan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian BMKG antara lain potensi gempa megathrust di selatan Banten, fenomena El Nino berkepanjangan yang berpotensi memicu kekeringan, serta potensi dampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Informasi dan data dari BMKG dinilai penting untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Banten. DPRD menekankan pentingnya early warning system dan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan.
Dalam kesimpulan, DPRD Banten menyatakan akan menggunakan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Penguatan sarana, prasarana, dan peralatan BPBD perlu dilakukan secara berkelanjutan agar selalu siap digunakan.
DPRD juga mendorong penguatan koordinasi antara DPRD, Pemprov Banten, BPBD, BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan penanggulangan bencana diharapkan disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan demi meningkatkan perlindungan masyarakat Banten dari berbagai ancaman bencana.
